Kebijakan Pe­merintah Soal Perberasan Harus Lindungi Petani

Kebijakan program jaring pengaman sosial berupa bantuan pangan nontunai (BPNT) dinilai mampu menjadi solusi dalam menekan potensi pe­nya­lah­gunaan bantuan sosial (bansos). Akan tetapi di sisi lain komoditas beras yang ada dalam daftar bantuan pangan tersebut justru menjadikannya masuk pasar bebas.

Artinya harga beras diserahkan pada mekanisme pasar sehingga terkesan tidak lagi mendapatkan proteksi dari pe­merintah.

BACA JUGA :

SEMAKIN MARAK, PENGEMIS JALANAN HARUS DIURUS LEBIH SERIUS

HARGA PANGAN GLOBAL TERUS NAIK, KELAPARAN ANCAM DUNIA

Berbeda dengan kebijakan sebelumnya di mana beras menjadi domain Perum Bulog dalam skema distribusi untuk masyarakat miskin. Simak infografis.