Presiden Joko Widodo: Jangan Ada Mark-Up Belanja Militer

Swipe untuk melihat slide selanjutnya >>

Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali mengingatkan pemanfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bidang pertahanan harus benar-benar efisien. Kepala Negara pun secara khusus mengingatkan Menteri Pertahanan (Menhan) dan pimpinan TNI agar jangan sampai ada mark-up dalam pengelolaan anggaran dimaksud. Apakah pengelolaan anggaran pertahanan se­belumnya ada mark-up? Tidak ada penjelasan perihal tersebut. Sejauh ini juga tidak muncul kasus korupsi yang menyeret belanja pertahanan , baik di Kemhan maupun Mabes TNI.

Namun pesan ini memang patut disampaikan mengingat besarnya anggaran yang dikucurkan untuk bidang pertahanan pada tahun 2020 ini, yakni mencapai Rp127 triliun atau meningkat 17,53% bila dibandingkan dengan anggaran 2019 yang sebesar Rp108,36 triliun.

------------------------------------------------------------

BACA JUGA :

10 AKADEMI MILITER TERBAIK DAN PALING BERGENGSI DI DUNIA

PANGKALAN MILITER TERBESAR DI BERBAGAI PENJURU DUNIA

------------------------------------------------------------

Tahun ini porsi anggaran per­ta­hanan merupakan yang ter­besar, melampaui porsi ang­garan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang sebesar Rp 120,2 triliun. Perhatian Jokowi akan pen­tingnya pengelolaan anggaran yang efisien tanpa ada mark-up dan hanya berorientasi proyek juga pernah disampaikan saat memimpin rapat terbatas ka­binet. Jo­kowi meyakini Prabowo akan mewujudkan amanat tersebut.

Simak data selengkapnya pada infografis.