Penunjukan jajaran direksi maupun komisaris badan usaha milik negara (BUMN) hendaknya tetap mengedepankan profesionalisme. Prinsip ini perlu jadi patokan agar penempatan personal di jajaran pimpinan manajemen benar-benar berorientasi keberlangsungan perusahaan pelat merah tersebut, bukan sekadar untuk bagi-bagi kekuasaan.
Harapan yang disampaikan Direktur Riset CORE Indonesia Piter Abdullah, peneliti INDEF Nailu Huda, dan pengamat kebijakan publik Agus Pambagio merespons masuknya sejumlah nama kontroversial ke BUMN seperti Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok sebagai komisaris utama Pertamina, Komjen Pol Condro Kirono sebagai komisaris Pertamina, dan Chandra Hamzah sebagai komisaris utama Bank BTN dalam perombakan manajemen di BUMN yang dilakukan Menteri BUMN Erick Thohir belakangan ini.
Piter Abdullah misalnya menandaskan, ada banyak titipan peran yang dibebankan kepada BUMN baik dalam rangka mengejar pertumbuhan ekonomi sebagai agen pembangunan maupun dalam rangka meningkatkan pemerataan. Dengan posisi yang berbeda itu, pengelolaan BUMN diserahkan di kementerian yang mau tidak mau bobot politisnya tinggi. Simak di infografis.
Copyright © 2025 SINDOnews.com, All Rights Reserved
viewphoto/ rendering in 0.2812 seconds (1#24)