Komitmen Capres Ganjar Pranowo untuk Tegakkan Konstitusi
Kamis, 21 Desember 2023 - 15:00 WIB
Calon Presiden (Capres) nomor urut 3 yang didukung Partai Perindo, Ganjar Pranowo merasa, indikasi praktik-praktik Orde Baru (Orba) kembali muncul seiring terbelenggunya kebebasan berpendapat masyarakat. Itu diyakini setelah Ganjar menerima kabar terkait ketidakadilan, perlakuan semena-mena, bahkan ancaman atau intimidasi terhadap kebebasan berpendapat.
Baca juga: Ganjar Dorong Perguruan Tinggi Optimalkan Bonus Demografi
Pernyataan itu, disampaikan Ganjar ketika meresmikan Sekretariat Nasional Barisan Advokasi Keadilan Indonesia (BAKI) GAMA 03, di kawasan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Rabu (20/12/2023) malam. Ganjar menyebut, konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dituliskan sangat jelas bahwa Indonesia adalah negara yang tunduk pada hukum atau rechtsstaat (konstitusional). Dan, NKRI bukan negara kekuasaan, NKRI adalah negara hukum.
Baca juga: Mahfud MD: Kami Peluru Tak Terkendali untuk Memberantas Korupsi
Tentu saja, apa yang menjadi visi dalam konstitusi menjadi tugas kita sebagai warga negara untuk mengawalnya. Maka, yang belok ke kiri atau ke kanan, melanggar konstitusi, mesti kita tegakkan, mesti dibawa ke pengadilan, dan mesti diputus sesuai palu yang diberikan secara adil, lanjutnya.
Baca juga: Ganjar Dorong Perguruan Tinggi Optimalkan Bonus Demografi
Pernyataan itu, disampaikan Ganjar ketika meresmikan Sekretariat Nasional Barisan Advokasi Keadilan Indonesia (BAKI) GAMA 03, di kawasan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Rabu (20/12/2023) malam. Ganjar menyebut, konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dituliskan sangat jelas bahwa Indonesia adalah negara yang tunduk pada hukum atau rechtsstaat (konstitusional). Dan, NKRI bukan negara kekuasaan, NKRI adalah negara hukum.
Baca juga: Mahfud MD: Kami Peluru Tak Terkendali untuk Memberantas Korupsi
Tentu saja, apa yang menjadi visi dalam konstitusi menjadi tugas kita sebagai warga negara untuk mengawalnya. Maka, yang belok ke kiri atau ke kanan, melanggar konstitusi, mesti kita tegakkan, mesti dibawa ke pengadilan, dan mesti diputus sesuai palu yang diberikan secara adil, lanjutnya.
(udi)
Dapatkan berita terbaru, follow WhatsApp Channel SINDOnews sekarang juga!