Saatnya Akhiri Praktik Mahar Politik Pencalonan Kepala Daerah
Kamis, 10 September 2020 - 19:00 WIB
Proses pencalonan kepala daerah di pilkada belum bisa lepas dari transaksi. Untuk mendapatkan rekomendasi partai politik, seorang calon kepala daerah harus mengeluarkan uang mahar hingga miliaran rupiah. Hal itu ditengarai juga marak terjadi pada proses pencalonan kepala daerah untuk Pilkada 2020.
Praktik membayar mahar kepada parpol ibarat lagu lama yang terus berputar setiap kali pilkada digelar. Memang tidak mudah membuktikannya, tapi pada kenyataannya praktik tersebut ada dan sudah jadi rahasia umum.
BACA JUGA :
BANYAK PELANGGARAN SAAT PENDAFTARAN CALON KEPALA DAERAH
HENTIKAN POLITIK IDENTITAS, PILKADA 2020 HARUS LEBIH BAIK
Indikasi praktik mahar politik terjadi di Pilkada 2020 ini antara lain tergambar melalui pernyataan Bupati Jember Faida. Calon petahana yang menolak mendaftar lewat parpol dan memilih jalur calon perseorangan ini mendadak viral berkaitan dengan pernyataannya saat menjadi pembicara pada sebuah webinar yang diselenggarakan pada 25 Agustus lalu. Simak di infografis.
Praktik membayar mahar kepada parpol ibarat lagu lama yang terus berputar setiap kali pilkada digelar. Memang tidak mudah membuktikannya, tapi pada kenyataannya praktik tersebut ada dan sudah jadi rahasia umum.
BACA JUGA :
BANYAK PELANGGARAN SAAT PENDAFTARAN CALON KEPALA DAERAH
HENTIKAN POLITIK IDENTITAS, PILKADA 2020 HARUS LEBIH BAIK
Indikasi praktik mahar politik terjadi di Pilkada 2020 ini antara lain tergambar melalui pernyataan Bupati Jember Faida. Calon petahana yang menolak mendaftar lewat parpol dan memilih jalur calon perseorangan ini mendadak viral berkaitan dengan pernyataannya saat menjadi pembicara pada sebuah webinar yang diselenggarakan pada 25 Agustus lalu. Simak di infografis.
(son)