Pemerintah Harus Perbaiki Manajemen Guru Indonesia

Peringatan Hari Guru 2019 ha­rus menjadi titik tolak perbaikan manajemen pengelolaan pendidik di Indonesia. Hingga 74 ta­hun Indonesia merdeka, masih banyak per­soalan guru yang membutuhkan keseriusan pemerintah dalam memperbaikinya. Beberapa persoalan ma­na­je­men guru tersebut di antaranya distribusi yang tidak merata, mi­nimnya perlindungan, kese­jah­te­raan rendah, kurangnya kompetensi, hingga masih ba­nyak regulasi yang tumpang tin­dih. Kondisi ini berujung pada kurang optimalnya kualitas guru Indonesia.

Saat ini sebaran distribusi guru di Ta­nah Air masih kurang merata. Se­bar­an guru masih terpusat di kota-kota besar atau wilayah-wilayah tertentu. Bisa jadi di satu ka­bu­paten jumlah guru berlebih, na­mun di kabupaten lain ke­ku­ra­ng­an guru. Di sisi lain, proses penempatan dan mutasi guru kerap dilakukan dengan meng­abai­kan asas merit system.

Dari sisi kualitas, hasil Uji Kom­petensi Guru (UKG) ter­akhir sampai sekarang belum ada perkembangan sama sekali. Solusi dari problem-problem tersebut ha­rus disusun melalui sebuah ren­cana strategis yang lintas ke­menterian, lembaga negara, pemerintah daerah sampai de­ngan pihak swasta, baik sebagai penyelenggara pendidikan ma­u­pun yang mendukung pro­gram pendidikan. Pelaksanaan solusi tersebut pun harus berupa ko­la­borasi bersama, bukan hanya satu atau dua pihak saja. Ke­men­dikbud dapat ditunjuk Pre­siden sebagai leading sector, te­tapi implementasinya harus ber­kolaborasi dan tidak ter­batas pada anggaran masing-masing. Simak data selengkapnya di infografis.