Ujian Nasional Dihapus, Perlukah?

Ujian nasional (UN) akan dihapus? Wacana inilah yang dilempar Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim. Sejauh ini Kemendikbud masih melakukan kajian sebelum keputusan tersebut diambil. Rencana penghapusan UN sebenarnya su­dah la­ma bergulir dan selalu memicu kontro­versi, te­rm­a­suk saat Sandiaga S Uno me­nyam­pai­kan visi dan mi­si­nya pada debat calon pre­si­den/wakil presiden be­berapa waktu lalu. Di antara pro-kontra yang me­nge­muka ada­lah bagaimana pemerintah bisa meng­ukur dan menjaga standar proses be­la­jar-meng­ajar?

Pro-kontra yang muncul tentu harus menjadi per­hatian peme­rintah karena jangan sampai ke­bi­jakan yang diambil ti­dak matang hingga harus di­­eva­luasi lagi. Kemen­dikbud mesti mem­per­­hi­tung­kan betul efektivitas peng­ha­pusan UN ba­gi pe­ning­kat­an kuali­tas pendidikan di Tanah Air. Jikalau UN dihapus, proses eva­luasi hasil pendidikan se­ca­ra b­erkala tetap harus dila­ku­kan, meski dengan meng­gu­na­kan nama lain selain ujian seba­gai upaya mendapatkan data in­dikator pendidikan.

Sebelumnya Mendikbud Na­diem Makarim mengaku pi­haknya tengah fokus dalam pe­ngem­bang­an kualitas sumber daya manusia (SDM) pada sek­tor pen­didikan. Hal ini sejalan de­­ngan visi Presiden Joko Wi­do­­do dalam lima tahun ke de­pan. Salah satu langkah pening­kat­a­n kualitas SDM adalah de­ngan deregulasi dan debiro­kra­tis­­a­si. Dengan langkah terse­but dia berharap terwujud ke­mer­dekaan dalam belajar hing­ga merdeka untuk lembaga, gu­ru serta murid-muridnya. Yang dimaksud dengan de­birokratisasi dan deregulasi adalah dengan melakukan pe­nye­derhanaan dalam sisi ku­ri­ku­lum maupun assessment. Hal ini dilakukan agar kuriku­lum bisa beralih ke kompetensi dan bukan menghafal infor­masi. Simak data dan fakta UN selengkapnya pada infografis.