DPR Meminta Pemerintah Rombak Format Program Kartu Prakerja
Selasa, 23 Juni 2020 - 07:00 WIB
Kalangan DPR meminta pemerintah merombak format program Kartu Prakerja . Langkah ini untuk menindaklanjuti temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tentang adanya sejumlah persoalan. Perombakan juga dibutuhkan agar implementasi program yang memiliki alokasi anggaran Rp20 triliun itu bisa berjalan maksimal.
Harapan ini disampaikan Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid dan anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay. Sebelumnya KPK merekomendasikan agar pemerintah menyerahkan pelaksanaan program Kartu Prakerja ke Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) serta melibatkan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).
BACA JUGA :
KESALAHAN YANG SERING DILAKUKAN SAAT GUNAKAN MASKER KAIN SAAT PANDEMI
RAMAI BERSEPEDA PADA MASA PANDEMI, INI TIPS AGAR AMAN DI JALAN RAYA
Jazilul Fawaid menyebut, sejak awal banyak pihak menduga Kartu Prakerja banyak masalah, salah sasaran, dan salah urus. Ternyata dugaan ini terkonfirmasi oleh rekomendasi KPK. Karena itu, dia meminta pemerintah menindaklanjuti rekomendasi KPK dengan melakukan perubahan format pelaksanaan program Kartu Prakerja. Simak selanjutnya di infografis.
Harapan ini disampaikan Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid dan anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay. Sebelumnya KPK merekomendasikan agar pemerintah menyerahkan pelaksanaan program Kartu Prakerja ke Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) serta melibatkan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).
BACA JUGA :
KESALAHAN YANG SERING DILAKUKAN SAAT GUNAKAN MASKER KAIN SAAT PANDEMI
RAMAI BERSEPEDA PADA MASA PANDEMI, INI TIPS AGAR AMAN DI JALAN RAYA
Jazilul Fawaid menyebut, sejak awal banyak pihak menduga Kartu Prakerja banyak masalah, salah sasaran, dan salah urus. Ternyata dugaan ini terkonfirmasi oleh rekomendasi KPK. Karena itu, dia meminta pemerintah menindaklanjuti rekomendasi KPK dengan melakukan perubahan format pelaksanaan program Kartu Prakerja. Simak selanjutnya di infografis.
(son)