Penataan Kawasan Jabodetabek - Punjur Jangan Abaikan Lingkungan
Kamis, 10 September 2020 - 11:00 WIB
Gesre layar untuk melihat slide berikutnya> >
Pemerintah bersiap menata ulang pengembangan kawasan Jakarta dan kota penyangganya. Melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/ BPN) pemerintah sudah mengajukan anggaran Rp240 miliar untuk menjalankan program tersebut pada tahun depan.
Rencana pembenahan kawasan Jabodetabek plus Puncak dan Cianjur (Jabodetabek-Punjur) memang urgen dilaksanakan mengingat kondisinya semakin semrawut, baik di hulu maupun hilir. Langkah ini juga menindaklanjuti Peraturan Presiden (Perpres) No 60 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur yang dikeluarkan Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu.
BACA JUGA:
HENTIKAN POLITIK IDENTITAS, PILKADA 2020 HARUS LEBIH BAIK
KLASTER BARU BERMUNCULAN, LINDUNGI KELUARGA DARI ANCAMAN COVID-19
Namun penataan seperti apa yang bakal dilakukan, masih mengundang perdebatan . Salah satunya penataan dan integrasi kawasan yang bakal dilakukan dinilai hanya berorientasi kepentingan bisnis. Di sisi lain persoalan lingkungan hidup kurang menjadi perhatian. Simak data selengkapnya pada infografis.
Pemerintah bersiap menata ulang pengembangan kawasan Jakarta dan kota penyangganya. Melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/ BPN) pemerintah sudah mengajukan anggaran Rp240 miliar untuk menjalankan program tersebut pada tahun depan.
Rencana pembenahan kawasan Jabodetabek plus Puncak dan Cianjur (Jabodetabek-Punjur) memang urgen dilaksanakan mengingat kondisinya semakin semrawut, baik di hulu maupun hilir. Langkah ini juga menindaklanjuti Peraturan Presiden (Perpres) No 60 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur yang dikeluarkan Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu.
BACA JUGA:
HENTIKAN POLITIK IDENTITAS, PILKADA 2020 HARUS LEBIH BAIK
KLASTER BARU BERMUNCULAN, LINDUNGI KELUARGA DARI ANCAMAN COVID-19
Namun penataan seperti apa yang bakal dilakukan, masih mengundang perdebatan . Salah satunya penataan dan integrasi kawasan yang bakal dilakukan dinilai hanya berorientasi kepentingan bisnis. Di sisi lain persoalan lingkungan hidup kurang menjadi perhatian. Simak data selengkapnya pada infografis.
(vid)