Kisruh Demokrat, Jimly Asshiddiqie Tawarkan 2 Opsi ke Pemerintah

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Jimly Asshiddiqie turut mengomentari kisruh yang terjadi di Partai Demokrat. Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) itu memberikan dua usulan yang dapat diputuskan oleh pemerintah jika ingin tetap dianggap netral dalam menyikapi kisruh Partai Demokrat.

Menurut Jimly , pemerintah bisa mengambil opsi untuk tidak mengesahkan hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang, Medan, Sumatera Utara. Di mana, hasil kongres tersebut menetapkan Kepala Staf Presiden (KSP) Jenderal TNI (Purn) Moeldoko sebagai Ketum Demokrat.

BACA JUGA :

TOLAK KLB SIBOLANGIT, DEMOKRAT SUMUT TETAP LOYAL PADA AHY ANDI ARIEF MENGOMENTARI PERNYATAAN MOELDOKO YANG MERASA DITEKAN

Sementara opsi kedua, kata Jimly, pemerintah atau Presiden Joko Widodo (Jokowi) memecat Jenderal Moeldoko dari jabatannya sebagai KSP dan mencari penggantinya. Dua opsi itu digulirkan Jimly agar pemerintah tetap netral dalam menyikapi kisruh yang terjadi di Partai Demokrat.