Pemerintah Harus Mengevaluasi Pelaksanaan Rapid Test
Selasa, 23 Juni 2020 - 10:30 WIB
Langkah pemerintah mencegah persebaran virus corona (covid-19) melalui rapid test menuai kritikan. Reaksi yang muncul itu terkait dengan besarnya biaya yang harus dikeluarkan untuk keperluan tersebut.
Beban biaya yang harus dikeluarkan bagi masyarakat yang memiliki mobilitas tinggi akan semakin membengkak karena model deteksi dini corona itu hanya berlaku tiga hari.
BACA JUGA :
ANGGARAN COVID-19 TERUS BERUBAH, RAPID TEST HARUS BAYAR
BANYAK TERJADI PELANGGARAN, CAR FREE DAY PERLU DIEVALUASI
Dana penanganan corona yang telah digelontorkan pemerintah naik dari Rp405,1 triliun menjadi RpRp695,1 triliun. Karena itu, pemerintah harus mengevaluasi pelaksanaan rapid test , termasuk adanya kecenderungan komersialisasi rapid test. Simak fakta rapid test selengkapnya pada infografis.
Beban biaya yang harus dikeluarkan bagi masyarakat yang memiliki mobilitas tinggi akan semakin membengkak karena model deteksi dini corona itu hanya berlaku tiga hari.
BACA JUGA :
ANGGARAN COVID-19 TERUS BERUBAH, RAPID TEST HARUS BAYAR
BANYAK TERJADI PELANGGARAN, CAR FREE DAY PERLU DIEVALUASI
Dana penanganan corona yang telah digelontorkan pemerintah naik dari Rp405,1 triliun menjadi RpRp695,1 triliun. Karena itu, pemerintah harus mengevaluasi pelaksanaan rapid test , termasuk adanya kecenderungan komersialisasi rapid test. Simak fakta rapid test selengkapnya pada infografis.
(vid)
Dapatkan berita terbaru, follow WhatsApp Channel SINDOnews sekarang juga!